Pansus Godog Raperda Bumdes

SERANG - Pansus mulai menggodog draf raperda Kabupaten Serang tahun 2018 tentang pedoman pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Pembahasan dimulai dengan menampung aspirasi dari porum UPK, forum kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang, Kemarin.

 Dalam kesempatan tersebut Ketua Asosiasi UPK Kab Serang Hamas Husaeri menyampaikan pendapatnya tentang draf raperda tersebut. Pada intinya Hamas menyatakan menolak jika UPK dijadikan Bumdes. "Kami menolak jika UPK menjadi bumdes," ujar Hamas dihadapan pansus saat rapat bersama di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (18/3).

 Hal itu disampaikan lantaran UPK mendapatkan kabar dalam draf tersebut bahwa UPK bakal menyatu menjadi Bumdes bersama. Pernyataan itu pun ditanggapi dingin Anggota Pansus Zaenal Abidin. “Karna memang dana desa juga 10 persennya bisa dijadikan untuk Bumdes,” ujarnya mendukung penolakan UPK dijadikan Bumdes.  

 Tidak dileburkannya UPK menjadi Bumdes juga diperkuat pernyataan Ketua Pansus Raperda Kabupaten Serang tahun 2018 tentang pedoman pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa Damami Mukhrizi. “Pansus tidak akan menghapus UPK. Bumdes itu tetap dari desa,” ujarnya menanggapi beberapa penyataan dari Porum UPK.

Setelah mendengarkan pendapat UPK mengenai raperda Kabupaten Serang tahun 2018 tentang pedoman pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa, Panus kemudian mendengarkan pandangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang. “Di Kabupaten Serang baru ada 52 yang memiliki Bumdes,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Abdullah.

Sementara itu, Pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Serang Lukman Hakim menilai, UPK dan Bumdes harus menjadi program terpisah. “Bumdes ya harus menjadi program desa, jangan kebalik UPK menjadi program bumdes. Bumdes jelas jelas program desa untuk meningkatkan kesejahtraan desa,” katanya. (FAN)

*Kabupaten Serang dimasa Pemerintahan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa terus mendorong desa untuk memiliki bumdes.