Image
By Administrator

ASN Dituntut Tingkatkan Profesionalisme

Senin, 06 Agustus 2018; |  Jam 11:37:55 WIB  |  0 comments

Profesionalisme merupakan suatu tuntutan terhadap ASN di seluruh indonesia pada umumnya dan di dalam lingkup  pemerintah kabupaten serang pada khususnya . didalam melaksanakan tugas ASN diharapkan memiliki sertifikasi yang sesuai dengan tupoksi ( tugas pokok dan fungsi ) yang diembannya.

Satpol PP Kabupaten Serang memiliki fungsi penindakan atas pelanggaran Perda dan dalam melaksanakan penindakan tersebut harus memiliki sertifikasi yang sesuai yaitu sertifikasi PPNS  ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil ) oleh karena itu pada tanggal 6 Maret 2018 Kasatpol PP beserta jajarannya melakukan kunjungna koordinasi kepada Kemendagri di Jakarta

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Berdasarkan UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian[1], Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS Menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang Undang spesifik masing-masing

Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (cq Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (cq Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat PNS tersebut bernaung

Berdasarkan PP no. 54 tahun 2010] Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 3A)

  1. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
  2. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
  3. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  4. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
  5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;  
  6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  7. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

Kementerian / Lembaga yang akan memiliki Pejabat PPNS mengajukan nama-nama tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM kemudian diajukan ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3B)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dididik melalui Lembaga Pendidikan Polri khususnya Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri di Cisarua

Selain harus memenuhi syarat, Calon Pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung (Pasal 3C), barulah kemudian diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM untuk Pejabat PPNS yang memenuhi persyaratan

Pemerintah Kabupaten Serang dibawah pimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berharap dengan meningkatnya profesionalisme ASN utamanya pada satpol PP pemkab serang akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga akan selalu meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Serang