Image
By Administrator

Sosialisasi Netralitas ASN

Senin, 15 Februari 2019; |  Jam 13:58:46 WIB  |  0 comments

Dalam Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Serang yang diselenggarakan pada 14 Februari 2019 di salah satu hotel di Kota Serang di sebarkan siaran pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap seluruh ASN. Jelang pemilihan umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden dan anggota legislatif pada April 2019 Kepala Badan Kepegawaian Negara yang menghimbau aparatur sipil negara di seluruh Indonesia untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional serta turut berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Berikut imbauan Kepala BKN (1) dalam pasal 2 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai yang tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh manajemen dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

(2) Pegawai negeri sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;  membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/ uang kepada PNS  dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

(3) Bahwa pemberian dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada angka dua meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti twitter, facebook, whatsapp, bbm, line, sms, instagram, blog dan sejenisnya

(4) Sehubungan dengan hal tersebut diperintahkan kepada seluruh pns agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, angka 2, dan angkat 3.

(5) Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden

(6) PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud ada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin.

Pemerintah Kabupaten Serang di bawah pimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bahwasanya dengan adanya pesta demokrasi yang akan berlangsung tanggal 17 April mendatang berlangsung dengan tertib lancar langsung umum bebas rahasia dan jujur dan adil dan agar para ASN yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Serang mampu menjaga netralitas dalam seluruh proses pemilihan umum pada akhirnya 17 April 2019 menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya hal ini agar stabilitas sosial politik di wilayah Kabupaten Serang agar tetap terjaga secara kondusif yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembangunan serang untuk  masa saat ini dan kedepannya.

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar