Image
By agus

Baliho Sarana Keterbukaan Informasi

Selasa, 18 Februari 2019; |  Jam 09:24:26 WIB  |  0 comments

Salah satu amanat reformasi adalah adanya suatu atau transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat bisa mengakses informasi pembangunan lebih lanjut mulai dari sisi perencanaan, sisi keuangan dan sebagainya. Hal ini dipertegas dengan adanya Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan pengaturan hak dan kewajiban antara masyarakat umum dan penyelenggara pemerintahan khususnya penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa yaitu kepala desa.

Dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik ini maka Pemerintah Kabupaten Serang sebagai badan publik pembina untuk tingkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Serang menginstruksikan kepada seluruh desa (326 desa) untuk mengimplementasikan hal tersebut dengan tindakan nyata. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan adalah pemasangan baliho dana desa di kantor desa dengan adanya pemasangan ini maka warga masyarakat dapat melihat dan menilai bagaimana pelaksanaan anggaran dana desa itu dialokasikan direncanakan dan bahkan dilaksanakan Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan komitmen besar Pemerintah Pusat untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sampai ke desa dengan harapan tidak ada lagi desa tertinggal.

Penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku lebih fokus dan tugas desa dalam mengelola anggaran dan memberdayakan masyarakat lebih jelas. Desa dapat membuat program unggulan, pemberdayaan masyarakat desa dengan suatu badan usaha milik desa, embung desa dan sarana olahraga dan lain sebagainya. Dengan memaksimalkan dana desa diharapkan upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi jadi merata dan berjalan dengan optimal.

Pemerintah Kabupaten Serang di bawah pimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dengan adanya keterbukaan transparansi Informasi Publik ini akan lebih menggugah peran serta warga masyarakat desa sebagai stakeholder atas pembangunan desa agar bisa berperan lebih aktif baik dari sisi pengawasan, perencanaan atau bahkan pelaksanaan sehingga akan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Serang yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Serang.