Image
By agus

Bintek dan Finalisasi Renlak Ketangguhan Masyarakat

Senin, 15 Juli 2019; |  Jam 08:36:20 WIB  |  0 comments

Dalam mencegah dan menanggulangi bencana diperlukan berbagai  macam aspek yang perlu diperhatikan dan disiapkan.  Berbagai upaya di lakukan demi menciptakan petugas dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi kebencanaan, salah satu upaya tersebut berupa pelatihan terus menerus. Untuk hal tersebut pada 1 – 3 Juli 2019  Kabid damkar dan kabid pencegahan mengikuti bintek terkait ketangguhan masyarakat melalui Ekspedisi Desa Tangguh Bencana di Kota Solo.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Kegiatan Bimtek tersebut membahas terkait rencana pelaksanaan Ketangguhan Masyarakat melalui Ekspedisi Desa Tangguh. Ekspedisi Desa Tangguh Bencana akan diselenggarakan pada bulan Juli – Agustus sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, dimulai dari Banyuwangi, Jawa Timur dan berakhir di Serang, Banten. Ekspedisi ini merupakan salah satu bentuk dukungan BNPB kepada daerah dalam menguatkan kapasitas masyarakat dan desa-desa dalam menghadapi bencana tsunami serta tujuan dari ekspedisi ini menginformasikan potensi ancaman Tsunami, mensosialisasikan desa tangguh bencana tsunami, koordinasi multi sektor dan identifikasi awal ketangguhan desa bencana tsunami.

Dalam pelaksanaan Ekspedisi Destana Tsunami, akan melibatkan unsur pentahelix dari pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun melibatkan banyak pihak, Ekspedisi Destana Tsunami bukan merupakan ceremony, melainkan aksi nyata dalam melindungi masyarakat di daerah rawan tsunami.

Dijelaskan dalam pertemuan bahwa upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (1) Bencana adalah urusan bersama, (2) Berbasis PRB, (3) Pemenuhan hak masyarakat, (4) Masyarakat menjadi pelaku utama, (5) Dilakukan secara partisipatoris, (6) Mobilisasi sumber daya lokal, (7) Inklusif, (8) Berlandaskan kemanusiaan, (9) Keadilan dan kesetaraan gender, (10) Keberpihakan pada kelompok rentan, (11) Transparansi dan akuntabilitas, (12) Kemitraan, (13) Multi ancaman, (14) Otonomi dan desentralisasi pemerintahan, (15) Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan (16) Diselenggarakan secara lintas sektor.

Pemerintah Kabupaten Serang di bawah pimpinan Bupati Serang berharap dapat meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyakarat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli terhadap bencana yang datang serta potensi bencana yang ada. Kerjasama yang baik akan menghasilkan upaya yang tepat sasaran dan pembangunan dapat terus berkelanjutan, sehingga IPM Kabupaten Serang semakin meningkat.