Image
By agus

Kesbangpol Antisipasi Konflik Sosial

Jumat, 02 Agustus 2019; |  Jam 11:51:49 WIB  |  0 comments

SERANG,-Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Setda Kabupaten Serang melalukan rapat terpadu, di hotel Puri Kayana, Kamis (27/6/2019). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Asisten Daerah (Asda I) Pemkab Serang Asep Saefudin Mustofa.

Konflik sosial merupakan suatu proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dimana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.

Pada umumnya, konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan (pendapat, ideologi, budaya dan lainnya) di masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah dan belum ditemukan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Hampir di setiap lapisan masyarakat bisa terjadi konflik, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Konflik berskala kecil misalnya pertengkaran antar saudara di satu keluarga, sedangkan konflik berskala besar misalnya tawuran antar kampung.

Menjelang helatan pilkades dan pilbup 2020, daerah rawan konflik sosial terus dipetakan. Kasubag Politik Dalam Negeri (Poldagri) pada Kesbangpol Kabupaten Serang Dikdik Abdul Hamid mengatakan, untuk saat ini pihaknya belum melakukan pemetaan daerah rawan konflik pilkades. Namun jika berkaca pada pilkades tahun-tahun sebelumnya, ada enam desa yang masuk daerah rawan konflik. “Itu berpatokan pilkades 2015,” ujarnya.

Dikdik mengatakan, enam desa tersebut berada di enam kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Kramatwatu, Pabuaran, Ciomas, dan Pontang. Daerah yang masuk tersebut akan menjadi bahan peta kerawanan. “Memang yang pernah tejadi bukan berarti kita tidak antisipasi yang tidak terjadi, tapi patokannya pada yang sudah terjadi. Apakah tinggi, sedang dan rendah kalau tnggi berarti sudah pernah terjadi,” tuturnya.

Untuk mengantisipasinya, Kesbangpol akan melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan DPMD. Namun sampai saat ini, diakuinya kesbangpol belum memiliki anggaran untuk pemetaan tersebut. “Harusnya diperubahan, minimal dari tahun kemarin. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak, kita tetap bergerak dan mungkin akan nempel di DPMD kalau sosialisasi mohon diajak agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat,” katanya.

Disinggung kapan waktu pemetaan, Dikdik mengatakan kemungkinan akan dilakukan setelah data desa peserta pilkades ditentukan. “Pemetaan setelah ada berapa desa yang ikut Pilkades, saya pemetaan tapi belum secara tertulis hanya bayangan saya apa yang telah terjadi itu jadi bahan kita,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Serang dibawah kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah SE, M.Ak mengapresiasi langkah Kesbangpol untuk memetakan daerah rawan konflik tersebut. Sebab keberadaan Kesbangpol menjadi garda terdepan dalam menciptakan suasana aman dan kondusif.