Image
By agus

STRATEGI PEMERIKSAAN DANA DESA

Senin, 18 November 2019; |  Jam 14:58:00 WIB  |  0 comments

Badan Pemeriksa Keuangan mengundang berbagai narasumber untuk membahas pemeriksaan dana desa, antara lain KSAP sebagai nara sumber. KSAP mengirim Jan Hoesada sebagai nara sumber. Dibawah ini adalah makalah sumbangan pikiran KSAP dalam FGD tersebut. Makalah tidak bersifat rahasia, disajikan ke sidang pembaca agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan akuntabilitas dana desa, mulai dari Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa. Walau makalah disajikan pada FGD BPK, makalah diharapkan bermanfaat bagi berbagai lembaga pemeriksa yang lain seperti BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Satuan Pemeriksa Internal Pemerintah Daerah dan Camat. Makalah juga dapat digunakan sebagai basis berbagi tugas antar lembaga pemeriksa, dalam kaidah combined assurance, mengingat jumlah desa sebagai obyek pemeriksaan amat besar.

 

Analisis kondisi adalah sebagai berikut:

Jumlah desa di atas 70.000 buah desa, tersebar pada lebih dari 17.000 pulau, pada NKRI yang seluas Eropa. Biaya visitasi untuk pemeriksaan dana desa sebesar sekitar Rp1 miliar pertahun perdesa adalah biaya transpor air, udara dan darat, biaya akomodasi para pemeriksa, harus dipertimbangkan tiap lembaga pemerriksa. Dewasa ini, mungkin jumlah auditor BPK yang khusus bertugas memeriksa (field audit) keuangan desa belum memadai. Aliran dana APBN ke Desa  tertengarai makin besar dari tahun ketahun. Bila rerata Rp1 Miliar perdesa pertahun, jumlah APBN sekitar Rp70 Triliun. Apabila lima tahun lagi menjadi Rp2 Miliar pertahun perdesa, APBN dana desa akan mencapai sekitar Rp140 Triliun. Aliran dana dana desa penuh risiko KKN dan inefisiensi. Birokrasi cq Presiden NKRI harus mempertanggungjawabkan dana desa dalam LKPP NKRI di hadapan DPR. Sistem pengaliran dana APBN ke Desa telah ditetapkan oleh berbagai hukum per undang-undangan. Sistem penggunaan dana oleh Desa telah ditetapkan oleh berbagai hukum per undang-undangan. Sanksi pelanggaran telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan. Terjadi tren makin meningkat jumlah Kepala Desa diperiksa KPK.

 

 

 

ISI MAKALAH PERWAKILAN KSAP PADA FGD BPK

Pemakalah perwakilan KSAP menyajikan makalahnya sebagai berikut :

Pemeriksaan dana desa dipandang dari sudut kelembagaan pemeriksa, antara lain Inspektur Jenderal, Satuan Pemeriksa Internal Pemda dan Camat, aparat pemeriksa desa sendiri, BPKP, BPK, Kepolisian dan KPK. Pemeriksaan dana desa dipandang dari auditee; adalah Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, Kementerian dan Lembaga lain terkait dana desa, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa sebagai petugas penyalur APBN/D dan penerima dana desa. Pemeriksaan dana desa terkait aliran dana adalah penerimaan dana desa, pengeluaran atau belanja dana desa, penangguhan pengeluaran dana desa dan SiLPA terkait dana desa, bila ada. Pemeriksaan dana desa dipandang dari hampiran audit terbagi menjadi desk audit dan field audit dana desa, hampiran audit kepatuhan (compliance audit), audit manajemen (management audit) atau audit operasional (operational audit), audit keuangan (financial audit) dan/atau audit LK Desa, fraud auditing atau audit investigasi dana desa oleh BPK atau KPK, ditambah hampiran combined assurance atau kerja sama antar pemeriksa dana desa.

Bagaimana pemeriksa memeriksa dana desa pada tiap desa?

Apabila jumlah desa sekitar 72.000 desa, dan apabila jumlah alokasi APBN kepada tiap desa  rata-rata sebesar RP. 1 Miliar sampai 2 Miliar Rupiah, maka strategi audit dana desa pada tiap desa sebaiknya sbb :

Pemetaan desa yang telah berhasil menerapkan Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes), yang sedang menerapkan (dengan Pendampingan) tetapi belum lancar dan desa yang belum menerapkan SiskeuDes. Pemetaan dapat dilakukan bersama IAI dan BPKP yang telah membantu pemerintah dalam menyebarluaskan penerapan siskeuDes. Strategi pembelajaran SiskeuDes dikawal oleh pemeriksa Dana Desa mengutamakan kelompok desa pada butir 1 dan 2. Kelompok pada butir 3 diramalkan makin membesar karena alokasi APBN untuk pendampingan desa, bantuan IAI dan BPKP dalam penyuluhan atau program pelatihan pendamping Dana Desa. BPK juga dapat berbagi tugas dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Terkait Dana Desa, SPI tiap Pemda, dan BPKP dalam audit dana desa. Berdasar butir 1, 2 dan 3, Kerja Sama Auditor tersebut pada butir 5 membuat Strategi Sampling Audit untuk Desk Audit dan samling audit untuk field audit. Desk audit dilakukan berdasar data pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan desa. Field audit dilakukan berjenjang oleh APIP Pemda atau Camat, BPKP dan BPK, metode sampling dan metode kerjasama audit ditentukan dimuka. Dibutuhkan hampiran audit berbasis Data Base Sharing System bagi semua aparat pemeriksa tersebut di atas, dan Data Base Informasi Keuangan Desa NKRI harus dibentuk lebih dahulu melalui Peraturan Pemerintah. Desk audit dapat dilakukan berbasis butir 6, sisanya adalah field audit sesuai butir 5 di atas. Berdasar pengetahuan Desk Audit, Field auditor yang terjun memeriksa tiap desa hendaknya terfokus pada :

a. Rencana Anggaran Biaya Desa setiap belanja modal desa, diajukan Pelaksana Kegiatan.

b. Surat Permintaan pembayaran (SPP) dan bukti pembayaran Bendahara.

c. Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh Pelaksana kegiatan.

d. Bukti Perjanjian Kontrak Konstruksi dengan Pemborong/Pengusaha.

e. Bukti Pelaksanaan Kontrak, auditor memeriksa tahap selesai bangunan fisik dll sesuai kontrak, bukti Serah Terima Proyek dari Kontraktor kepada Pemerintah Desa.

Bagaimana dana desa diperiksa secara menyeluruh dalam tatanan hukum perbendaharaan NKRI ?

Berbagai aspek pemeriksaan  di bawah ini dilakukan berbagai Direktorat dan Inspektorat Jenderal berbagai kementerian, BPKP, BPK, APIP Pemda dan Camat sesuai proporsi jabatan dan tugas masing masing. Demikian pula, setiap pemerintah desa dapat melakukan mawas diri atau self control assessment berdasar Daftar Periksa di bawah ini. Daftar Periksa (Check list)  dapat digunakan sebagai dasar pembuatan master audit program oleh berbagai pemeriksa keuangan desa, dan musyawarah berbagi tugas antar lembaga pemeriksa dalam kaidah asuransi terkombinasi (combined assurance).

 

KESIMPULAN

Hasil pembinaan sistem keuangan dan hasil audit dana desa menjadi dasar alokasi APBN kepada desa untuk tahun tahun selanjutnya. Desa yang tidak akuntabel menerima pelatihan sistem keuangan desa yang lebih intensif, mungkin tidak mendapat alokasi dana desa untuk sementara. BPK melakukan pengumuman hasil pemeriksaan dana desa triwulanan dan tahunan, mungkin membuat kejuaraan Pertanggung Jawaban Dana Desa. Diramalkan kegiatan pemeriksaan dana desa yang terbanyak adalah audit kepatuhan, karena itu sebaiknya berbasis (1) sampling auditee, (2) audit program baku, (3) desk audit.n Tertengarai bahwa sistem keuangan desa yang paling populer adalah Siskeudes yang di susun oleh BPKP, namun compliance audit sesuai Siskeudes diramalkan terlampau berat bagi sebagian besar desa. Disarankan audit kepatuhan  terfokus  pada kepatuhan ber APBN, APBD dan tata anggaran desa, kepatuhan bukti penerimaan dana desa oleh pemerintah desa, dan kepatuhan pengeluaran dana desa oleh pemerintah desa cq persyaratan SPM Desa. Audit kepatuhan adalah dasar audit investigasi dan audit manajemen desa. Sebaiknya dibuat konsensus nasional antara pemerintah dan BPK tentang sampling auditee , misalnya paling lambat tiap 1000 hari setiap desa mendapat layanan (service) audit kepatuhan dari BPK. Konsensus nasional sampling audit lima tahun pertama, misalnya prioritas audit  kepatuhan BPK bagi desa yang telah memperoleh penyuluhan dan memiliki fasilitas pendampingan, agar memberi dampak menyemangati (encourage) seluruh pemerintahan desa. Untuk lima tahun pertama, hanya desa yang lulus ujian sertifikasi administrasi keuangan desa, yang akan memperoleh layanan audit kepatuhan. Setelah masa lima tahun tersebut, BPK melakukan random sampling  untuk audit kepatuhan terhadap 70.000 desa . Temuan audit kepatuhan bernuansa KKN Desa diserahkan kepada Special Task Force – Audit Investigasi BPK. Program audit kepatuhan harus sederhana. Untuk audit kepatuhan, sebaiknya auditee  mendapat pemberitahuan untuk mempersiapkan data yang akan diperiksa. Auditee terpilih karena desk audit tidak konklusif , sehingga perlu visitasi field auditor. Audit dana desa di kantor pemerintah desa sebaiknya diupayakan selesai dalam tempo paling lama 2 jam. Sebuah Tim Audit Kepatuhan  BPK dapat meliput 3 sampai 5 desa berdekatan perhari kerja. Audit sebaiknya dilakukan di Balai Desa, semacam sidang pengadilan terbuka, boleh dihadiri berbagai kepala desa tetangga, Camat dan rakyat desa, untuk belajar.

Audit investigasi dana desa berdasar desk audit, field audit kapatuhan, dan informasi  (pengaduan) masuk BPK  cq whistle blow kemungkinan KKN Dana Desa. Hanya informasi valid yang ditindak lanjuti BPK. Auditor investigasi adalah special task force , tidak melakukan audit kepatuhan dan audit manajemen dipimpin auditama spesialis investigasi. Terdapat kemungkinan audit investigasi bukan pada desa, namun investigasi kabupaten atau propinsi yang membawahi desa tersebut.