Image
By Administrator

RESOLUSI AHLI KEBENCANAAN DALAM PENGELOLAAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Selasa, 13 Desember 2016; |  Jam 14:23:42 WIB  |  11 comments

Kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh pembakaran lahan yang tak terkendali dan yang terbesar dalam dua dekade terakhir. Data BMKG menyebutkan bahwa pada tahun itu kekeringan melanda 3,9 juta hektar lahan pertanian dengan total kerugian 466 juta dollar AS. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi pada 11,6 juta hektar dengan total kerugian 2,75 miliar dollar AS. Bencana kebakaran dan asap memang berdampak sangat besar bila dihitung secara ekonomi. Selain hutan dan lahan serta lingkungan alam dan lingkungan terbangun yang rusak, bencana-bencana ini juga menimbulkan kerugian ekonomi dalam bentuk terganggunya aktivitas masyarakat, seperti kegiatan sekolah dan aktivitas kerja yang hilang, hari-hari produksi yang terhenti. Hilangnya keluaran dan hasil dari hari-hari ini, baik dalam bentuk barang, jasa maupun kemajuan pendidikan dan pembangunan. Sementara proses hukum untuk mencari dan menghukum siapa yang bersalah dalam bencana kebakaran hutan dan kabut asap masih perlu waktu yang panjang, sementara itu kita perlu terus membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana ini.
Pemerintah harus menetapkan dan menegakkan kerangka hukum yang tegas dan tata kelola hutan dan lahan yang baik. Pemerintah daerah harus lebih jeli dan bijaksana dalam memberikan izin penggunaan lahan, karena proses pemberian ijin berada di tingkat bupati dan gubernur. Perizinan yang dikeluarkan harus sesuai dengan tata ruang atau standar daya tampung dan daya dukung lingkungan yang berlaku di daerah. Pemerintah daerah juga per lu memberdayakan upaya-upaya berbasis komunitas untuk konservasi hutan dan lingkungan . Masyarakat misalkan saja dapat diberdayakan untuk membangun kanal-kanal penampung air di sekitar hutan, menanam dan melindungi spesies-spesies tanaman yang dapat menangkap air, ikut mengawasi perilaku perkebunan-perkebunan besar, dan mengadakan penjagaan api (neighborhood fire watch).
UU 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa BNPB mempunyai mandat dan kewenangan untuk melaksanakan mitigasi dan pencegahan selain tanggap darurat. BNPB bersama Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) yang didukung oleh PBB sebagai fasilitator melaksanakan workshop dan diskusi publik untuk penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran lahan dan hutan selama 3 hari dalam rangkaian kegiatan Peringatan Bulan PRB 2015 yang terdiri dari para pakar, akademisi, pemerintah, dunia usaha, praktisi dan komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kejadian kebakaran lahan dan hutan. Workshop dan diskusi publik ini menjadi upaya investasi dalam mitigasi dan pencegahan berupa produk Masterplan kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari tatanan kebijakan, kelembagaan, dan program pendanaan. Pasca lokakarya ini diharapkan ada kerangka kerja yang akan diselesaikan dalam 3 bulan ke depan, Produk yang komprehensif ini menjadi cerminan pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang sehat, produktif, dan keseimbangan lingkungan. Rumusan ini terfokus pada isu-isu strategis penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut serta upaya restorasinya mencakup isu Kajian Risiko, Tata Kelola Air dan Lahan Gambut, IPTEK, Kebijakan dan Hukum, dan Kelembagaan.

 

Tags:  Berita |230|

11 komentar pada artikel ini