Image
By Administrator

PERAN PERPADI DI GIANYAR BALI

Selasa, 03 Januari 2017; |  Jam 11:29:13 WIB  |  0 comments

Manajemen dan kelembagaan dapat menjadi tolok ukur dalam menilai kemajuan suatu masyarakat. Masyarakat yang sudah modern telah dapat mengoptimalkan peran kelembagaan untuk mendorong usaha anggotanya.

Kabupaten Serang sebagai salah satu sentra produksi padi di Provinsi Banten sering diterpa masalah tingginya harga gabah pada saat paceklik dan sebaliknya pada musim panen raya. Harga penjualan hasil panen gabah banyak dikendalikan oleh tengkulak yang tidak jarang berasal dari luar Kabupaten Serang bahkan luar Provinsi Banten.

Di samping itu, kualitas hasil penggilingan kecil miliki poktan atau perseorangan pada umumnya memiliki kualitas yang kurang baik sehingga daya tawar (bargaining position) harga menjadi lemah dan petani hanya menjadi penerima harga (rice taker).

Bulog sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyerap hasil panen petani pun tidak dapat berpengaruh banyak dalam mengendalikan harga. Persyaratan rafaksi beras dan HPP yang dibawah harga pasar menurunkan minat petani untuk menjual ke Bulog.

Dalam kondisi seperti ini, kelembagaan dan pengelolaan yang dibentuk dari, untuk dan oleh petani menjadi hal yang krusial untuk menanggulangi permasalahan di atas. Terlebih bila kelembagaan tersebut mampu bersinergis dengan pemerintah daerah.

 

Sesungguhnya telah ada organisasi masyarakat sebagai wadah berkumpulnya penggilingan padi dan pengusaha beras yaitu Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau yang disingkat dengan PERPADI.

Di Kabupaten Serang, PERPADI belum terbentuk kepengurusannya. Adapun PERPADI Provinsi Banten belum berjalan optimal. Predikat “Pengusaha” dalam singkatan PERPADI tampaknya belum sampai kepada pengusaha dengan kriteria tumbuh besar bersama dengan penggilingan padi kecil dan menengah (baca: masyarakat).

Beberapa waktu lalu, tim Tanaman Pangan DPKPP Kabupaten Serang mengunjungi salah satu anggota PERPADI di Ubud Kabupaten Gianyar Bali.

PERPADI di Propinsi Bali memegang peranan yang sangat penting didalam menjaga gejolak stabilitas harga komoditas gabah/beras. Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2015 ini melalui dana APBD Provinsi Bali kembali menyalurkan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian hasil pertanian tanaman pangan khususnya gabah sebesar Rp. 29,2 Milyar.

Pengusaha penggilingan padi baik besar maupun kecil hanya bisa memperoleh dana tersebut dengan syarat bergabung dalam PERPADI dan mendapat rekomendasi dari pengurus PERPADI setempat.

Selain mendapat persetujuan PERPADI, pengusaha penggilingan tersebut harus berbadan hukum dan telah memperoleh izin usaha. Dengan berbadan hukum dan memperoleh izin usaha diharapkan anggota PERPADI mengelola penggilingannya dengan professional.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan dalam upaya stabilisasi harga gabah dan jagung petani baik antar waktu maupun antar wilayah, sehingga mampu mendukung tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, dan meningkatnya pendapatan bersih yang diterima petani. Penyaluran DPM-LUEP ini merupakan kegiatan yang bergerak di sektor hilir yang bertujuan untuk stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Tags:  Berita |351|

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar