Image
By Administrator

INSPEKTORAT KAB SERANG MELAKSANAKAN KEGIATAN SOSIALISASI PER-UU SPIP

Selasa, 03 Januari 2017; |  Jam 11:37:08 WIB  |  0 comments

Serang – Untuk meminimalisir resiko dan abusement pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Inspektorat Kabupaten Serang menyelenggarakan sosialisasi peraturan per Undang – Undangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tentang Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang beresiko tinggi terhadap hukum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang bertempat di Aula Tb. Suwandi pada tanggal 10 Mei 2016.

Acara Sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (Bpk. Drs. H. Lalu Atharussalam Rais, M.Si) yang dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Serang (Drs. H. Rachmat Jaya, M.Si) serta turut hadir undangan dari unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Pada Acara Sosialisasi ini Inspektorat Kabupaten Serang mengundang Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Bpk. Setya Budi Arijanta, SH, M.Kn ( Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP) yang pada kesempatan ini beliau menyampaikan betapa pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang memiliki peranan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar dalam setiap melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010.

Selanjutnya Narasumber juga menjawab beberapa pertanyaan dari audien berkenaan dengan teknis pengadaan alat-alat kesehatan serta teknis yang perlu dilaksanakan sebelum proses pelaksanaan Barang/Jasa yaitu dimana Satuan Kerja dalam melaksanakan pengadaan apabila mereka tidak memiliki tenaga ahli pada bidangnya perlu dihadirkan terlebih dahulu, baru setelah memperoleh data dari tenaga ahli selanjutnya dilakukan penganggaran atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa tersebut. Pada permasalahan lainnya beliau menyampaikan memungkinkannya pemecahan paket pengadaan Barang/Jasa dalam 1 (satu) Kode Rekening dan swakelola kegiatan selama dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan. Sementara untuk pengadaan paket pekerjaan yang serupa yang ada di beberapa SKPD beliau menyarankan teknis pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan teknis pengadaan konsolidasi yaitu ; 1 (satu) paket pekerjaan terdiri dari Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) beberapa SKPD.

Tags:  Berita |174|

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar