Image
By Administrator

BPK RI Perwakilan Banten Ekspose ke Pemkab Serang

Kamis, 16 Februari 2017; |  Jam 08:42:09 WIB  |  0 comments

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Banten meminta Pemkab Serang menagih pihak pengusaha yang belum memenuhi kewajiban dana pembangunan Interchange Cikande di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Karena hingga saat ini dari kewajiban dana pengusaha yang dikoordinatori Himpunan Pengusaha Wilayah Serang (HIPWIS) Rp.62 miliar, itu baru disetor Rp.8 Miliar.

Demikian terungkap saat ekspos BPK RI Perwakilan Banten di Aula Tb. Suwandi Tanggal 6 Februari 2017 lalu. Hadir dari BPK antara lain Kepala BPK RI Perwakilan Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita. Kemudian dari Pemkab Serang hadir Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Lalu Atharussalam Rais  dan Inspektur Kabupaten Serang Rachmat Jaya.

Thomas Ipoeng menilai pada Laporan Keuangan Pemerinytah Daerah (LKPD)  Kabupaten Serang Tahun 2015 diketahui perencanaan yang tak memadai dalam pembangunan Interchange Cikande yakni membebani keuangan daerah yakni Rp.12, 25 Miliar. Ini harus serius untuk diperhatikan, ujarnya.

Menurut dia kontribusi pengusaha sebesar sebesar Rp.25 persen dari total dana untuk pembangunan Interchange itu belum terealisasi. Sehingga pemkab harus menanggung pembangunan secara keseluruhan. “ Kami sudah rekomendasikan agar pemkab berkomunikasi intensif dengan pengusaha untuk memenuhi kewajibannya, “ ujarnya.

Terkait pemeriksaan interim LKPD 2016, ia mengatakan bahwa pemeriksaan BPK ini akan berlangsung selama 40 hari mulai 6 Februari hingga 23 Maret 2017. Tim pemeriksa berjumlah 8 orang. “ Ada dua tahap pemeriksaan dari hari pertama 40 hari kedepan dilakukan pemeriksaan interim. Setelah LKPD diserahkan ke kami, dilakukan pemeriksaaan secara rinci, “ katanya.

Ia berharap komunikasi yang baik antara pemeriksa dengan pihak terperiksa. Sehingga terjadi diskusi terkait hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Harus proaktif. Informasikan kalau ada permasalahan-permasalahan. Jangan ngumpetin, “ ujarnya.

Dalam keteranga Pemkab Serang melalui Pandji Tirtayasa seusai acara  menjelaaskan bahwa pihaknya sudah menyurati pengusaha agar melunasi kewajibannya ke outlet Pemkab Serang yang sudah disediakan di wilayah Serang Timur.  Perjanjian awal bahwa pelunasan pembayaran oleh perusahaan-perusahaan Sertim ditenggat sampai Desember 2016, terangnya.

Seperti diketahui bahwa Pembangunan Interchange Cikande dibiayai dengan dana patungan 50 persen Pemprov Banten, 25 persen Pemkab Serang dan 25 persen pengusaha (Hipwiis). Dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan itu Rp. 249 Miliar. Yakni Rp.125 Miliar dari Pemprov Banten, Rp.62 Miliar dari Pemkab Serang dan Rp.62 Miliar dari pengusaha. Namun baru Rp.8 Miliar yang terkumpul dari pengusaha.

Tags:  Berita |288|

0 komentar pada artikel ini

    Isi Komentar