Berdasarkan UU no 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Barat  maka berdirilah pemerintah kabupaten Serang yang memiliki Visi yaitu :

VISI KABUPATEN SERANG :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS MENUJU KABUPATEN SERANG YANG AGAMIS, ADIL DAN SEJAHTERA

MISI KABUPATEN SERANG :

  1. MEMANTAPKAN FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU, BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.
  2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERBUDAYA.
  3. MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN DASAR DISEMUA WILAYAH.
  4. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL SERTA MEMPERKUAT STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH
  5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  6. MENGEMBANGKAN KAWASAN STRATEGIS, CEPAT TUMBUH, PESISIR DAN PULAU-PULAU.
  7. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA DIDUKUNG KONDISI SOSIAL, POLITIK, KEAMANAN YANG KONDUSIF DAN STRATEGIS.

BAB II 

                              TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA 

                          DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT 

                                            DALAM PASAL 1 

                                                  Pasal 4 

1)  Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam 

     pasal  23  dan  24  Undang-undang  No.  22  tahun  1948  bagi  kabupaten-kabupaten 

     tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut: 

          I.        Urusan Umum 

          II.       Urusan Pemerintahan Umum 

          III.      Urusan Agraria 

          IV.       Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung 

          V.        Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi 

          VI.       Urusan Kehewanan 

          VII.      Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian 

        VIII.     Urusan Perburuhan 

          IX.       Urusan Sosial 

          X.        Urusan Pembagian (distribusi) 

          XI.       Urusan Penerangan 

          XII.      Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 

          XIII.     Urusan Kesehatan 

          XIV.      Urusan Perusahaan 

(2)  Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) di atas didjelaskan dalam daftar terlampir ini 

     (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan. 

(3)  Tiap-tiap  waktu  dengan  mengingat  keadaan,  urusan  rumah  tangga  Kabupaten  dan 

     kewadjiban   Pemerintah   jang   diserahkan   kepada   Kabupaten-kabupaten   tersebut 

     dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah. 

(4)  Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) di atas, jang 

     dikerdjakan  oleh  Kabupaten-kabupaten  tersebut  dalam  pasal  1,  sebelum  dibentuk 

     menurut  Undang-undang  ini,  dilandjutkan  sehingga  ada  pentjabutannja  dengan 

     Undang-undang.